Pada Hari Rabu, 24 September 2025 akhirnya Kampung Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjar Baru bisa melakukan Musyawarah Kampung kembali dalam rangka MUSRENBANG TA.2026.

Hadir dalam kegiatan ini Camat Banjar Baru IRPAN TONI, S.H., M.H.,  Serta dihadiri juga Pendamping desa untuk kecamatan Banjar Baru . Kepala Kampung Panca Karsa Purna Jaya, Perangkat Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) , Ketua RK/RT  dan Ketua PKK, Kader Posyandu, KPM, PSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Babhinkamtibmas dam Bidan Desa.

musrenbang memiliki beberapa tujuan berikut ini.

1. Menentukan Prioritas Pembangunan

Musrenbang bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan, termasuk rencana kerja tahunan dan program yang akan menjadi fokus utama di tahun anggaran berikutnya. Proses ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Mengumpulkan Usulan dan Masukan Masyarakat

Musrenbang adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan mereka mengenai program dan kegiatan yang dianggap penting dan perlu diprioritaskan. Usulan ini kemudian dibahas untuk menciptakan kesepakatan bersama.

3. Menyelaraskan Rencana Pembangunan

Melalui musrenbang, pemerintah dapat menyelaraskan rencana pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga nasional. Proses ini penting agar prioritas pembangunan di setiap tingkatan sesuai dengan visi pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

4. Menentukan Anggaran dan Sumber Pendanaan

Forum ini juga digunakan untuk membahas anggaran dan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD maupun APBN, termasuk sumber pendanaan lain, sehingga prioritas pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

Peserta Musrebang

Masih dirangkum dari sumber yang sama, peserta musrenbang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif dan inklusif. Secara umum, peserta Musrenbang terdiri dari:

1. Aparatur Pemerintah dan Perwakilan Pemerintah Daerah

Di setiap tingkatan, peserta meliputi pejabat pemerintahan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan.

2. Perwakilan Masyarakat dan Tokoh-tokoh Setempat

Musrenbang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta kelompok perempuan dan kelompok marginal agar dapat mewakili berbagai aspirasi masyarakat yang beragam.

3. Perwakilan Sektor Ekonomi dan Pelaku Usaha

Kelompok usaha, petani, nelayan, dan pengrajin diundang untuk menyampaikan kebutuhan sektor ekonomi dan kontribusi dalam pembangunan.

4. Perwakilan Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi masyarakat dan LSM yang memiliki kepentingan dalam pembangunan diikutsertakan untuk memberikan perspektif serta dukungan bagi keberlanjutan proyek pembangunan.

5. Perwakilan Generasi Muda dan Organisasi Pemuda

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, generasi muda dilibatkan dalam proses perencanaan sebagai kelompok yang akan melanjutkan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.